Erupsi Anak Krakatau Jadi Alarm, Industri Umrah Didorong Punya Crisis Management Center

HIMPUHNEWS— Erupsi Gunung Anak Krakatau yang berdampak pada penerbangan jamaah umrah dinilai menjadi peringatan penting bagi industri penyelenggaraan umrah Indonesia untuk memiliki sistem penanganan krisis yang lebih terstruktur.

Akademisi dan Pengajar Pendidikan Antikorupsi Ulul Albab menilai, gangguan penerbangan akibat bencana tidak hanya berdampak pada jadwal perjalanan jamaah. Efeknya dapat merambat pada kebutuhan akomodasi, konsumsi, jadwal kepulangan, komunikasi dengan keluarga, hingga koordinasi antara Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU), maskapai, dan pemerintah.

“Gunung meletus memang tidak bisa dijadwalkan. Tetapi cara menghadapi dampaknya seharusnya bisa direncanakan,” kata Ulul Albab.

Menurut dia, kejadian tersebut seharusnya menjadi momentum bagi industri umrah untuk beralih dari pola penanganan yang reaktif menuju sistem mitigasi yang dapat langsung bekerja ketika gangguan terjadi.

Jangan Baru Sibuk Setelah Krisis Terjadi

Ulul mengatakan selama ini sejumlah unsur pendukung sebenarnya telah memiliki sistem masing-masing. BMKG memiliki sistem pemantauan, pemerintah menyiapkan bandara alternatif, sementara maskapai memiliki prosedur keselamatan penerbangan.

Namun, menurut dia, industri umrah juga membutuhkan protokol krisis bersama yang secara khusus dapat menghubungkan seluruh kepentingan ketika kondisi darurat terjadi.

“Kita para penyelenggara kemudian sibuk berkoordinasi. Pertanyaannya: mengapa koordinasi baru menjadi sangat intensif setelah krisis terjadi?” ujarnya.

Ia menilai koordinasi dalam kondisi darurat tidak cukup hanya mengandalkan komunikasi informal atau grup percakapan yang baru aktif setelah persoalan muncul.

“Bukan sekadar nomor WhatsApp darurat. Bukan pula grup percakapan yang mendadak ramai ketika masalah muncul. Yang dibutuhkan adalah sebuah ‘Disaster Management System.’”

Menurut Ulul, sistem tersebut harus bekerja bahkan sebelum krisis benar-benar terjadi.

Skemanya dapat dimulai dari Early Warning, kemudian dilanjutkan dengan Command Center, Passenger Mapping, Airline Coordination, Accommodation, Family Information, Alternative Routing, hingga Recovery.

Data Jamaah Harus Sudah Tersedia

Salah satu persoalan penting dalam situasi darurat adalah kecepatan memperoleh data jamaah yang terdampak.

Ulul menilai asosiasi penyelenggara umrah seharusnya dapat mengetahui dalam waktu singkat berapa jumlah jamaah yang terdampak, lokasi mereka, maskapai yang digunakan, jadwal kepulangan, petugas pendamping, hingga kebutuhan paling mendesak.

“Informasi tidak lagi dicari setelah masalah membesar. Informasi sudah tersedia sebelum keputusan harus dibuat,” katanya.

Dengan basis data tersebut, proses pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat karena penyelenggara tidak lagi harus mengumpulkan informasi dari awal saat krisis sedang berlangsung.

Dorong Asosiasi Bangun Crisis Management Center

Ulul mendorong seluruh asosiasi penyelenggara umrah membentuk Crisis Management Center sebagai pusat koordinasi dalam menghadapi kondisi darurat.

Menurut dia, pusat tersebut tidak dimaksudkan untuk mengambil alih fungsi pemerintah, PPIU, maupun maskapai.

“Bukan untuk mengambil alih tugas pemerintah. Bukan pula menggantikan tanggung jawab PPIU atau maskapai. Justru untuk menghubungkan semuanya ketika keadaan tidak normal,” ujarnya.

Crisis Management Center dapat berfungsi sebagai simpul koordinasi antara pengurus pusat dan daerah asosiasi, anggota PPIU, Kementerian Haji dan Umrah, maskapai, pengelola bandara, perwakilan Indonesia, hingga mitra di Arab Saudi.

Di dalam sistem tersebut, menurut Ulul, perlu tersedia early warning system, basis data jamaah terdampak, protokol komunikasi dengan keluarga, jalur eskalasi masalah, serta prosedur pemulihan setelah krisis.

Perlu Simulasi Sebelum Bencana Datang

Ulul juga menekankan pentingnya pengujian sistem secara berkala.

Menurut dia, Crisis Management Center tidak boleh hanya menjadi konsep yang baru digunakan ketika terjadi bencana.

“Dan sistem tersebut jangan menunggu musibah berikutnya untuk diuji. Lakukan simulasi. Tetapkan siapa memimpin. Tentukan siapa menghubungi siapa. Pastikan setiap DPD dan PPIU memahami prosedurnya,” katanya.

Dengan simulasi, masing-masing pihak dapat mengetahui peran dan jalur koordinasi ketika situasi darurat benar-benar terjadi.

Hal tersebut dinilai penting karena kondisi krisis dapat berkembang dengan cepat dan membutuhkan keputusan lintas sektor dalam waktu singkat.

Dari Responsif Menjadi Siap Sebelum Krisis

Ulul menilai sejumlah asosiasi penyelenggara umrah telah berdiri cukup lama dan memiliki pengalaman menghadapi berbagai dinamika perjalanan jamaah.

Karena itu, salah satu bentuk kematangan organisasi adalah kemampuan melakukan mitigasi sebelum persoalan terjadi, bukan hanya bergerak setelah krisis muncul.

“Sebab dalam manajemen bencana ada satu prinsip: bahwa Krisis memang datang tanpa undangan. Tetapi organisasi yang matang tidak pernah menyambutnya tanpa persiapan,” ujarnya.

Ia menilai perlindungan jamaah dalam kondisi darurat membutuhkan sistem yang sudah siap bekerja, bukan sekadar koordinasi yang dibangun secara spontan.

“Karena jamaah tidak membutuhkan kepanikan yang terorganisasi. Mereka membutuhkan organisasi yang sudah siap sebelum kepanikan terjadi,” kata Ulul.

Sumber: HIMPUH